Harapan masyarakat Kecamatan Nusalaut terhadap akses transportasi jalan trans Nusalaut yang rusak parah terus diupayakan Mejelis Latupati Nusalaut lewat koordinasi lintas sektor.
Ambon,moluccastimes.id-Harapan masyarakat Kecamatan Nusalaut terhadap akses transportasi jalan trans Nusalaut yang rusak parah terus diupayakan Mejelis Latupati Nusalaut lewat koordinasi lintas sektor.
“Hari ini, Majelis Latupati Nusalaut menemui pihak-pihak yang berkompeten dalam proses pembangunan jalan trans Nusalaut. Kami bertujuh berempati melakukan hearing bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku untuk menanyakan keberadaan jalan trans Nusalaut yang hingga kini seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Ketua Majelis Latupati Nusalaut, Drs, F.J.R Leiwakabessy, M.Si kepada moluccastimes.id, Senin 29 Juli 2024.
Dirinya berharap pertemuan yang dilakukan bersama dinas terkait dapat memberi pencerahan.
“Harapan kami bahkan seluruh masyarakat Nusalaut adalah mendengar kabar baik dari pemerintah lewat dinas terkait yang ada di provinsi ini, salah satunya Dinas PUPR Provinsi Maluku,” tandasnya.
Pertemuan yang direncanakan bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku tidak terealisasi karena sang Kepala Dinas sedang melakukan tugas luar daerah.
Awalnya ketujuh Upu Latu Nusalaut diterima oleh Kepala Bidang Bina Marga, Muhijaty Tuanaya, namun bertepatan jadwal Kabid bertemu dengan Sekertaris Daerah Maluku, maka pertemuan dilanjutkan dengan staf Bina Marga Richard Sopamena.
Pembicaaran dibuka oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Decky Tanasale.
“Kehadiran kami disini yang pertama adalah ingin menanyakan apakah Nusalaut itu adalah bagian dari Provinsi Maluku atau tidak. Sebab, selama ini Nusalaut tidak mendapat sentuhan terkhusus akses transportasi jalan yang notabene adalah jalan provinsi,” ungkap Tanasale.
Pertanyaan tersebut merupakan ungkapan isi hati yang terbendung selama ini akibat minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
“Jalan trans Nusalaut itu sudah rusak lebih dari 20 tahun namun hingga kini tidak tersentuh oleh pemerintah,” lugasnya dengan trenyuh.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sopamena menjelaskan sumber dana yang ada di provinsi tidak mencukupi untuk membangun jalan di kabupaten kota di Maluku tidak terkecuali trans Nusalaut.
“Untuk membangun trans Nusalaut dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena dengan menggunakan APBD saja tidak akan mencukupi,” ungkapnya.
Karena itu, lanjutnya, ada beberapa langkah yang diambil.
“Pertama, kami mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar anggaran untuk pembangunan trans Nusalaut dimasukkan dalam Inpres, kami mendorong masuk dalam skala prioritas tetapi menempati urutan ketujuh. Berikutnya, kami usulkan juga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025. Sehingga diiharapkan dari kedua mata anggaran itu dapat dishare untuk pembangunan jalan lingkar Nusalaut,” jelas pria berkacamata itu.
Sopamena menganjurkan agar para Upu Latu Nusalaut melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Maluku.
“Informasi terkait skala prioritas dan kemungkinan kapan dana Inpres bisa digelontorkan, dapat ditanyakan ke BPJN Maluku. Sehingga informasi bagi bapak raja semua tidak simpang siur,” anjurnya.
Usai mendapat arahan tersebut para Upu Latu Nusalaut bergegas menuju BPJN Maluku. Mereka diantaranya Ketua Majelis Latupati Nusalaut sekaligus Upu Latu Risapori Henalatu, Drs. F.J.R Leiwakabessy, M.Si; Penjabat KPN Leinitu, Decky Tanasale, Upu Latu Samasuru Amalatu Ameth, W.D Parinussa; Upu Latu Tounusa Hatalepu Akoon, Upu Latu Kakerissa Amapatti, Arthur Manusama; Upu Latu Hatalepu Pewae, F. Soselissa, Penjabat KPN Titawai, Samuel Nahuway. (MT-01)
