“Sebaliknya kita satukan tekad memformulasikan kekuatan berbasis data akademik guna menyusun kebijakan pro rakyat. Pekerjaan kita belum selesai karena itu semangat kebersamaan harus tetap terjaga dimanapun kita berada. Hidup mati rakyat serta masa depan Maluku ada ditangan kita,” tandasnya.
Ambon,moluccastimes.id-Momentum strategis membangun kekuatan kolektif demi keluar dari ketertinggalan, terimplementasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama legislator asal Maluku.
“Rapat ini baru pertama kali digelar DPRD Provinsi Maluku dengan menghimpun para legislator asal Maluku baik dari DPD RI maupun DPR RI guna membahas strategi konkret mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang selama ini membelenggu kemajuan daerah,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, disela Rapat Koordinasi dimaksud di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang, Senin 14/04/2025.
Rapat tersebut membahas mulai dari kemiskinan ekstrem, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, status tenaga honorer, hingga permasalahan hutang daerah kepada PT SMI.
“Maluku hari ini berada pada peringkat ke-empat termiskin di Indonesia, sementara perwakilan kita orang Maluku ada di level pusat. Sekarang saatnya kita berkoordinasi dan bertindak, sehingga pundak kita ini dapat memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang telah memilih kita untuk membela mereka dalam memperjuangkan hidup ini,” ungkap pria smart itu.
Diakuinya kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat secara nasional tidak lalu memunculkan sikap pesimistis.
“Sebaliknya kita satukan tekad memformulasikan kekuatan berbasis data akademik guna menyusun kebijakan pro rakyat. Pekerjaan kita belum selesai karena itu semangat kebersamaan harus tetap terjaga dimanapun kita berada. Hidup mati rakyat serta masa depan Maluku ada ditangan kita,” tandasnya.
Rapat juga menyinggung pentingnya keselarasan frekuensi antara pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah daerah di Maluku.
Watubun berharap, keharmonisan ini bisa mempercepat pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.
“Kita boleh berbeda dalam partai, namun sikap demokrasi harus menyatu. Kalau kita semua sejalan, maka rakyat Maluku akan mendapat manfaat yang besar,” lugasnya.
Politisi asal PDI-Perjuangan itu juga mengapresiasi capaian yang diperoleh sejauh ini oleh para legislator di pusat.
“Capaian itu semua harus menjadi dorongan dan semangat kita untuk memperjuangkan Maluku. Terimakasih untuk selalu ada untuk Maluku,” kunci Watubun.
Sementara itu, anggota DPD RI Novita Anakotta, menanggapi berbagai keluhan dan masukan dari DPRD Maluku, termasuk isu efisiensi anggaran dan legalitas koperasi Merah Putih.
“Efisiensi bukan hal yang menyalahi aturan. Setiap tahun pemerintah dan DPR RI menetapkan APBN yang sudah disetujui DPD. Tapi yang penting, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Ia juga menyoroti program koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, termasuk 900 di Maluku, yang menurutnya harus ditindaklanjuti tanpa membebani APBD.
“Kita harus pastikan pemerintah pusat hadir membantu legalitas dan pembiayaan koperasi di daerah. Jangan dibebankan lagi ke APBD kita yang terbatas,” ujarnya.
Novita turut menyinggung status tenaga honorer yang masih belum jelas, serta menegaskan komitmen DPD untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Pertemuan ini ditutup dengan semangat persatuan, refleksi kebatinan, dan harapan besar bahwa kolaborasi lintas lembaga ini akan menjadi awal dari langkah besar membawa Maluku keluar dari kemiskinan menuju kemajuan yang lebih nyata dan merata.
Rapat yang digelar ini dihadiri 25 anggota DPRD serta sejumlah legislator asal Maluku baik dari DPD RI maupun DPR RI. (MT-01)
