 |
| Farham Suneth saat berorasi di depan Kejati Maluku |
Ambon,Mollucastimes.Com- Perombakan pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu (7/9/2016) kemarin dilakukan Bupati Jacobus F Puttileihlat.
Kendati mendapat sorotan dari Gubernur Maluku, Ir.Said Assagaff, pelantikan itu tetap dilaksanakan. Tak hanya itu, dalam pelantikan, Bupati dua periode itu juga menempatkan dua saudara kandungnya pada posisi strategis. Masing masing Fransiane Puttileihlat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Benjamina D. Puttileihalat sebagai Kepala Dinas PU SBB.
Benjamina Dortje Puttileihalat yang dilantik J.F.Puttileihalat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum SBB, juga tersandung kasus dugaan korupsi Kurikulum 2013 dengan status hukum Tersangka.
Menyikapi adanya tersangka dalam “Kabinet” baru J.F. Puttileihalat dalam jabatannya yang tinggal 5 hari, Ketua LSM Aliansi Indonesia SBB Farham Suneth menilai, tindakan ceroboh Bupati melantik tersangka korupsi sebagai bentuk pelanggaran komite dan program Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi di tubuh PNS.
“Tentunya hal ini juga sangat memalukan” tandas Suneth.
Dirinya mendesak, Bupati untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot B.D Puttileihlat dari jabatannya sekarang, serta mengumumkan nama lain yang tidak terindikasi kasus korupsi.
“Pejabat yang statusnya hukumnya tersangka seharusnya tidak dilantik. Malah sebaliknya, Bupati melantiknya pada posisi strategis lagi. Ini kan lucu,” ungkap Suneth, Kamis (8/9/2016).
Baginya, untuk menghormati Hukum di Indonesia dan untuk memperlancar proses Hukum, maka pejabat yang baru dilantik Bupati SBB yang berstatus tersangka, baiknya diurungkan dan dievaluasi kembali. Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf juga harus mengentervensi “Birokrasi” di SBB itu.
“Saya meminta Gubernur Maluku untuk mengevaluasi proses pelantikan di Lingkup Pemkab SBB karena diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan etika birokrasi,” harap Suneth.
Dikatakan, apabila karateker Bupati SBB sudah ditunjuk oleh Gubernur, maka LSM Aliansi Indonesia SBB berharap karateker Bupati SBB harus mencoba untuk mengevaluasi pengangkatan pejabat SKPD lingkup Pemkab SBB.
“Saya menduga proses pelantikan ini bisa saja bernuansa politis mengikuti selera petahana sebagai batu loncatan konsolidasi politik petahana 2017 nantinya, sebab dalam proses pengakatan pejabat pula ada sekitar 4 keluarga Bupati didalamnya. Masing masing, Kadis PU SBB, B.D Puttileihalat (Kakak Bupati), Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan dan Kominfo La Ode Muhammad Guntur (Keponakan Bupati), Yohanes O. Puttileihlat sebagai Kabid Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA (Adik Bupati) dan Franssiane Puttileihalat sebagai Kadis Pendidikan Pemuda dan Olaharga (Adik Bupati)” tuturnya. (MT-01)
