“Hasil dari GERAK Syariah 2025 sangat signifikan, dengan total penghimpunan dana mencapai Rp1,4 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4,6 triliun. Selain itu,
Literasi Keuangan Syariah Hilangkan Skeptisme & Apatisme Masyarakat
“Sehingga tingginya literasi keuangan syariah dapat diimbangi dengan akses yang memadai, guna menghilangkan skeptisisme dan apatisme di masyarakat,” tandasnya. Jakarta,moluccastimes.id-Otoritas Jasa Keuangan
Eratkan Sinergitas, OJK Maluku Gelar Buka Puasa Bersama Jurnalis
“Kita semua hadir disini untuk bersilaturahmi serta berbuka puasa bersama sebagai bentuk sinergitas yang telah terjalin selama ini,” ungkap Kepala OJK Maluku,
Kelola THR Jelang Hari Raya, Jangan Lupa Terapkan Jurus HAATA
“THR itu kan hak yang kita dapatkan dari pemerintah menjelang hari besar keagamaan entah itu Natal atau Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan.
“Desaku Cakap Keuangan” GENCARKAN & GERAK Syariah Maluku 2025
“Desaku Cakap Keuangan” merupakan wujud komitmen OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan literasi keuangan,” demikian Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad
Tingkatkan Kualitas SDM, BI Maluku Lewat CSR Salur Bea Siswa Untuk 3 PT
“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompeten, inovatif, serta memiliki karakter kepemimpinan yang kuat di Provinsi Maluku. Inilah
Dukung program MBG, KPw BI Provinsi Maluku Jaga Stabilitas Harga Pangan
“Salah satu perhatian utama adalah menjaga stabilitas harga bahan pangan di tengah meningkatnya permintaan akibat operasional dapur-dapur penyedia MBG tersebut,” ungkap Deputi
Transaski Non Tunai Meningkat Akibat Pertumbuhan Ekonomi
Menurutnya, Pada Januari 2025, volume transaksi QRIS di Maluku tumbuh 144,44% (yoy) dengan total 478 ribu transaksi. Ambon,moluccastimes.id-Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, transaksi
2025, Ekonomi Maluku Diproyeksi Tumbuh Positif Dari Sejumlah Sisi
“Dari sisi konsumsi rumah tangga diperkirakan terus meningkat seiring dengan daya beli masyarakat yang lebih terjaga, didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi