“Hal ini saya tegaskan sesuai arahan pimpinan, jika memang terbukti prajurit melakukan hal tersebut maka tidak ada ampun,” tegas Kapendam.
Ambon,moluccastimes.id-Menanggapi dugaan oknum TNI miliki Dompeng dan jadi bandar Cinabar di Gunung Botak,
Kapendam XV/Pattimura, Kolonel Inf Heri Krisdianto menegaskan tidak ada ampun bagi prajurit yang terlibat kasus hukum maupun kegiatan ilegal.
“Hal ini saya tegaskan sesuai arahan pimpinan, jika memang terbukti prajurit melakukan hal tersebut maka tidak ada ampun,” tegas Kapendam.
Ketegasan tersebut merespon pemberitaan media lokal Maluku terkait dugaan oknum petinggi TNI dan oknum anggota TNI yang memiliki aset usaha di tambang emas ilegal Gunung Botak bahkan dengan tuduhan menjadi bandar batu Cinabar (C3).
Yang kemudian diramaikan dengan celotehan Abd Rauf Wabula, mantan aktifis Muhamadiyah bahwa Panglima TNI dan Pangdam XV/Pattimura tidak tegas terhadap anggotanya.
“Bukan saja dugaan oknum-oknum anggota itu memiliki usaha ilegal Tong, Dompeng, namun juga diduga kuat sebagai bandar Sianida (CN), seharusnya sudah diusut tuntas bukan membiarkan pembiaraan,” demikian Abd Rauf Wabula seperti dikutip dari pemberitaan media oleh Kapendam.
Pangdam XV/Pattimura, lanjutnya, menekankan prajuritnya tidak boleh terlibat kegiatan ilegal.
“Komitmen Pangdam XV/Pattimura tidak pandang bulu terhadap prajuritnya yang melakukan pelanggaran hukum. Penambangan ilegal Gunung Botak berisi ribuan penambang ilegal. Kodam saat ini tengah mendalami keterlibatan siapa saja yang memanfaatkan,” lugasnya.
Dirinya mengingatkan, saat ini Kabupaten Buru khususnya Namlea sedang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Dikhawatirkan isu ini digiring ke ranah politik. Dalam kondisi ini tugas kita semua termasuk Pemerintah Daerah maupun media harus mengawasi serta memberikan solusi agar supaya penambang ilegal tidak lagi berkeliaran di kawasan tersebut,” tandasnya.
Dalam hal ini, lanjut Kapendam, pihaknya sangat menyayangkan pemberitaan dengan isu negatif yang tidak sesuai dengan fakta.
“Mengapa, karena belum tentu kebenarannya pasalnya keterangan hanya dari satu sumber. Dan sesuai hasil penyelidikan bahwa, tidak benar Dandim memiliki usaha tersebut. Jangan membangun narasi negatif dan mem-framing berita seolah-olah TNI berbondong-bondong memiliki usaha, namun tidak berdasarkan fakta,” kunci Kapendam.(MT-01)
