“Karenanya, kami akan bekerja keras terutama melakukan koordinasi internal melalui monitoring setiap hari seperti arahan tim pengampuh KPK. Diantaranya pemenuhan dokumen, serta implementasinya. Kemudian gerakkan sumber daya internal sebagai satu tim dengan visi dan frekuensi kerja yang sama dalam upaya meningkatkan perolehan presentase dapat ditingkatkan,” jelas ayah tiga anak itu.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Provinsi Maluku memastikan peningkatan presentase Monitoring Center of Prevention (MCP) Maluku atau Pusat yang masih rendah.
Demikian Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, disela rapat secara virtual bersama pihak KPK di Gubernur Maluku, Kamis 13/03/2025.
“Tahun 2024 MCP Maluku berada di posisi nomor empat yaitu 63% dibawah Kota Tual 87%, Maluku Tengah 85%, dan Kota Ambon 76%,” aku Lewerissa.
Disebutkan, nilai rata-rata Capaian MCP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota se-Maluku Tahun 2024 sebesar 56%.
Perinciannya : Pemerintah Kota Tual 87%, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 85%, Pemerintah Kota Ambon 76%, Pemerintah Provinsi Maluku 63%, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 59%, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru 58%, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 49%, Pemerintah Kabupaten Buru 45%, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 42%, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 42%, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 36%, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 32%.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Kota yang capaiannya cukup positif di berbagai indikator. Sementara bagi yang masih rendah, mari kita sama-sama bekerja keras, kita harus manfaatkan waktu itu secara efisien dan efektif, untuk menata kelola kembali proses-proses pelaporan, administrasi dan apa saja yang terkait dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku,” tambahnya.
Pria berkumis itu mengatakan, peningkatan presentase MCP merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.
“Karenanya, kami akan bekerja keras terutama melakukan koordinasi internal melalui monitoring setiap hari seperti arahan tim pengampuh KPK. Diantaranya pemenuhan dokumen, serta implementasinya. Kemudian gerakkan sumber daya internal sebagai satu tim dengan visi dan frekuensi kerja yang sama dalam upaya meningkatkan perolehan presentase dapat ditingkatkan,” jelas ayah tiga anak itu.
Untuk diketahui, MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi. Merupakan instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi, meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan, mendukung strategi preventif memberantas tindak pidana rasuah di daerah, merupakan pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi.
Sementara itu hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, Sekertaris Daerah, Sadali Ie serta Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (MT-01)
