Persoalan yang dimaksudkannya antara lain : Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak Inklusif: Kualitas sumberdaya manusia masih rendah dan tenaga kerja kurang produktif: Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) unggulan daerah belum optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat: Tingkat kemiskinan masih tinggi dan distribusi Pendapatan belum merata: Akses dan konektivitas antar pulau masih rendah, Tata Kelola pemerintahan yang kurang Inovatif dan layanan publik yang belum professional: Serta Kualitas Infrastruktur yang masih rendah dan belum merata.
Dobo,moluccastimes.id-Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel memaparkan sejumlah persoalan yang mencuat di Bumi Jargaria yang harus diselesaikan.
Hal tersebut di ungkapkan dalam Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pidato perdana Bupati Aru sekaligus Serah terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, di Aula Sitakena Dobo, Senin 17/03/2025.
“Dalam kesempatan ini saya bersama Pak Wakil Bupati mengajak kita semua bahu membahu dalam membangun daerah ini dengan banyak permasalahan yang harus kita selesaikan bersama,” ungkap Bupati Kaidel.
Persoalan yang dimaksudkannya antara lain : Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak Inklusif: Kualitas sumberdaya manusia masih rendah dan tenaga kerja kurang produktif: Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) unggulan daerah belum optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat: Tingkat kemiskinan masih tinggi dan distribusi Pendapatan belum merata: Akses dan konektivitas antar pulau masih rendah, Tata Kelola pemerintahan yang kurang Inovatif dan layanan publik yang belum professional: Serta Kualitas Infrastruktur yang masih rendah dan belum merata.
“Karena itu, melalui rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2030 kami memperkuat pondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif dan inklusif berbasis ekosistem ekonomi biru dan ekonomi hijau,” tambahnya.
Pondasi yang dimaksudkan diantaranya : Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah kepulauan dan daratan, Memperkuat pondasi transformasi sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera, 4Adaptasi teknologi untuk pondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, professional, bersih dan transparan, Memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal: Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana: dan Memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan strategis ekosistem Laut Arafura.
“Kami menyadari sungguh untuk melaksanakan visi dan misi diatas dengan permasalahannya, juga ada tantangan terkait perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Kebijakan Daerah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu :
1. Efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia,
2. Dana DAK dan DAU peruntukan untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk sementara tidak lagi dikelola oleh Daerah, tetapi dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat:
3. Penerimaan tenaga P3K yang tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah serta kemampuan keuangan daerah, akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan dan target target Pembangunan sesuai Visi-Misi yang telah ditetapkan karena keuangan daerah yang bersumber dari DAU dan PAD.
Ini tidak akan mencukupi untuk membiayai gaji pegawai ASN dan Pegawai P3K yang bertambah sangat signifikan yaitu kurang lebih sebanyak 2400 orang pegawai yang pembiayaannya menjadi tanggungjawab daerah mulai tahun 2027,” paparnya.
Walaupun demikian, pihaknya ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat sebagai penanggungjawab pembayaran Gaji P3K.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kaider berjanji meningkatkan melalui sumber-sumber pendapatan lain yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
“Akan kita maksimalkan sektor perikanan yang menjadi primadona di Kabupaten Kepulauan Aru. Juga akan mendorong efisiensi penggunaan keuangan daerah sehingga tidak ada lagi pemborosan anggaran atau pembiayaan,” timpalnya.
Seluruh komitmen Bupati Timotius Kaidel dan Wakil Bupati Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dirumuskan dalam program 100 hari kerja.
“100 hari kerja meliputi menyediakan sarana penerangan di Kota Dobo, Pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas dan lancar: Penanganan masalah sampah; Pengendalian penambangan liar terumbu karang dan pasir pantai; Pemerataan distribusi tenaga Pendidikan dan tenaga Kesehatan; BBM tanpa antrian dan pungli: Penyesuaian tarif peti kemas dan lahan pemda pelabuhan Dobo, demi kelancaran perdagangan dan pengendalian harga barang: Penertiban penggunaan badan jalan, bahu jalan, trotoar dan pasar,” sebut Kaidel.
Dirinya mengajak seluruh elemen berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan segenap Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru juga di Provinsi Maluku dan Pusat, masyarakat termasuk sektor Swasta di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Akhir kata saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah Puasa bagi umat Muslim 1446 Hijriah/2025 Masehi dan selamat memasuki minggu pra Paskah bagi umat Kristiani,” ucapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Gubernur Maluku Sartono Pinning SH, Mkn, Anggota DPRD, FORKOPIMDA, SEKDA, Pimpinan OPD. Tampak juga Bupati dan wakil Bupati Aru Periode 2020-2025, dr. Johan Gonga dan Muin Sogairey, SE.(MT-01)
