Tual, Mollucastimes. Com,-Rapat Paripurna Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengatur secara teknis pemilihan Wakil Walikota (Wawali) yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum untuk mendapatkan keabsahan hukum karena didalam peraturan DPRD, soal teknis pemilihan Wawali Tual sudah didesain secara cermat, transparan dan teliti.
Ketua Panitia Khusus (Pansus), Ridolf Marthin Waremra, S.Ap,m.AP kepada wartawan Selasa (27/09/2016) di Balai Rakyat Kota Tual mengatakan setelah disahkan Biro Hukum, nantinya akan dibentuk Panitia Khusus pemilihan yang berhak membuka pendaftaran, melakukan seleksi terhadap administrasi para calon dan berhak menetapkan calon itu memiliki akuntabilitas untuk dilanjutkan pada tingkat pemilihan.
“Secara teknis kewenangan Panitia khusus pemilihan telah diatur dalam peraturan DPRD dan nantinya akan dipadukan dengan ketentuan yang ada pada KPUD karena pada dasarnya peraturan DPRD sudah menjabarkan secara detail tahapan teknis pemilihan mulai dari pembukaan pendaftaran sampai penetapan, sehingga antara keputusan yang diambil dari lembaga ini dengan ketentuan pemilihan yang menjadi kewenangan dari KPUD ada sinkronisasi sehingga sosok wakil kepala daerah yang terpilih nantinya benar benar lahir dari keinginan rakyat , keinginan dari partai politik dan didukung ketentuan perundangan yang berlaku ,” jelasnya.
Menyoal Partai Pengusung dalam menentukan calon wawali, politisi Senior Partai Golkar ini menjelaskan berdasarkan ketentuan perundangan, pengusungan calon wawali telah mencapai 15 persen namun harus ada partai pengusung yang diharapkan dapat memahami dan memebri peluang bagi partai golkar dalam menentukan calonnya.
“Sebagai partai pendukung kami salut ada beberapa Partai politik telah melakukan gerakan administrative dalam mempersiapkan calon, namun harus ada pola-pola pendekatan yang dilakukan agar tidak menghambat proses pemilihan nantinya,” ungkap Waremra.
Dirinya optimis, pansus akan bekerja semaksimal mungkin sehingga bulan November 2016, Kota Tual sudah memiliki Wakil Walikota Definitif. (MT-03)
